Kebijakan pengetasan kemiskinan di propinsi daerah istimewa Aceh

Abstract

Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan menghasilkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan, yang pada gilirannya kelompok berpendapatan rendah akan semakin miskin dibandingkan dengan kelompok yang berpendapatan tinggi. Pemerataan hasil pembangunan tidak berarti sama rata (equal division) tetapi dalam pengertian tiap kelompok pendapatan akan mendapatkan jipratan hasil pembangunan walaupun dalam proporsi yang berbeda (equity) (Rawlsian’s theory of justice).

Dalam setiap proses pembangunan lapisan masyarakat yang paling akhir mendapatkan jipratan hasil pembangunan adalah kelompok yang berpendapatan rendah. Kalau tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (welfare) seluruh lapisan masyarakat maka diperlukan adanya kebijakan untuk mengentaskan lapisan masyarakat terbawah ini dari kemiskinan.

Di Indonesia, program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini telah dilaksanakan melalui berbagai macam proyek, baik proyek sektoral maupun berbagai macam proyek dan bantuan lainnya. Proyek dan bantuan tersebut antara lain: Proyek pengembangan kawasan terpadu (PKT), Proyek Padat Karya, Bantuan Desa, Inpres SD, Inpres kesehatan, dan lain-lain. Salah satu proyek yang diandalkan pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan adalah proyek PKT yang merupakan salah satu pendekatan makro.