Fenomena flypaper effect pada kinerja fiskal pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia

Abstract

The main problem of this research was to analyze the local government response to the intergovernmental transfers. The main objective of this research was to get a deeper analytical results about the contribution of the intergovenunental transfers on the local own revenue, operating and capital expenditures in the case of district and municipality governments in Indonesia over the period of 1988-2003. Using the simultaneous equation system, we concluded that the inter- governmental transfers stimulate the increase of the local government expenditures larger than that of the local own revenue (flypaper effect). It seems that the dependency of local government onto the intergovernmental transfers will be worse. The local governments in the long run tend to use the external borrowing to finance the increase of their expenditures. Those results above suggest that the distribution of intergovernmental transfers among regions should consider the local tax effort, and the services minimum standard plays an important role to achieve the expenditures efficiency. Keywords: flypaper effect, local government, intergovernmental, expenditure PENGANTAR Transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Nemec dan Wright, 1997). Tujuan utama implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan ekstemalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiska! antardaerah (Oates, 1999). Sayangnya, a!okasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibamya,dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokaI secara lebih optimal (Oates, 1999). Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah