Fatwa mengenai kesenian/kebudayaan di Aceh (sikap ulama Aceh terhadap kesenian)

Abstract

Fatwa berasal dari bahasa Arab, berarti pendapat ulama mengenai hukum sesuatu masalah yang disampaikan kepada umum, baik diminta maupun tidak. Yang berwenang memberi fatwa adalah mufti yang diangkat oleh Pemerintah, ditunjuk di antara para Ulama yang berbobot. Pada masa jayanya kerajaan Aceh, tugas ini dipegang oleh Qadli Maliku'l-'Adil. Akan tetapi sekarang tidak lagi dipegang perorangan, melainkan oleh sejumlah orang s yang duduk dalam sebuah Badan yang diberi mana Komisi Fatwa saib dan Hukum yang merupakan bahagian dari Majelis Ulama Propinsi sh Daerah Istimewa Aceh. Majelis Ulama ini dibentuk dalam musyawarah besar ulama seluruh Aceh pada tanggal 18 Desember 1965. Mula- mula disahkan oleh Panglima Pelaksana Penguasa Perang Daerah Brigadir Jenderal Ishak Juarsa, karena pada saat itu Indonesia dalam keadaan perang sebagai akibat pemberontakan Gerakan 30 September PKI (Partai Komunis Indonesia). Kemudian disahkan oleh Pemerintah Daerah Dengan keluarnya Perda (Peraturan Daerah) Nomor 1 tahun 1966. Majelis Ulama itu tidak hanya Ied dibentuk di Propinsi, tetapi juga di Tingkat II Kabupatea/ Kotamadya dan juga Kecamatan. Komisi fatwa hanya ada di Propinsi, dengan ketentuan bahwa ketua-ketua Majelis Ulama Tingkat II otomatis menjadi anggota komisi fatwa di tingkat Propinsi.