Efektivitas pengaruh kebajikan fiskal dan moneter: studi komparasi perekonomian Indonesia

Abstract

The objective of the study is to compare the effectiveness between fiscal dan monetary policy in Indonesia using error correction model (ECM).The empirical results showed that the model used was capable in explaining the short run and long run impact of money supply (M2), government expenditure, tax, and term of trade on gross domestic product. In the short run, fiscal policy (government expenditure and tax) observed to be more effective than monetary policy (money supply). All of these variables significantly influenced gross domestic product (GDP), but the direction of the influences did not agree with theory related with this topic, except for government expenditure. Money supply had negatif influence while tax had positive one. In the long run, though tax did not have significant influence on GDP anymore, still the fiscal policy, that is government expenditure, positively was more effective than monetary policy. In the long run observed that the negatifimpact of monetary policy became stronger Keywords: error correction model, fiscal policy, monetary policy. Pendahuluan TerIepas dari ideologi politiknya, setiap pemerintahan terlibat di dalam mobilisasi dan alokasi sumberdaya-sumberdaya, stabilisasi perekonomian nasional, dan promosi inovasi teknologi. Lebih jauh, suatu pemerintah memainkan peranan yang sangat bervariasi di dalam pembangunan: sebagai penjaga stabilitas ekonomi, yang merupakan prasyarat pertumbuhan ekonorni, sebagai instrumen hukum dan tatanan, sebagai investor, sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sebagai agen perubahan sosial yang kuat, sebagai sebuah kekuatan pendorong bagi keputusan investasi sektor privat, dan sebagai penjaga dari kesejahteraan sosial. Prioritas relatif yang diberikan pada berbagai peran pemerintah yang bermacam-macam tersebut adalah sangat bervariasi sepanjang waktu sesuai dengan perubahan tekanan-tekanan pasar dan perubahan lingkungan bisnis (Joung, 1987). Apabila dirangkum, dalam perekonomian modem peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu (1) peran alokasi, (2) peran distribusi, dan (3) peran stabilisasi (lihat Mangkoesoebroto, 1993:2). World Bank (1997:4) mengemukakan lima tugas pokok yang menjadi inti dari rnisi pemerintah. Kelima tugas tersebut adalah: (I) membangun suatu landasan hukum; (2) memelihara suatu lingkungan kebijakan yang bersifat tidak mendistorsi, termasuk di dalamnya stabilitas perekonornian secara makro; (3) melakukan investasi dalam layanan-layanan dan infrastruktur sosial; (4) melindungi kelompok lemah; dan (5) melindungi lingkungan. Walaupun pentingnya ke lima tugas pokok di atas telah lama dan secara luas diterima, beberapa pandangan baru muncul berkenaan dengan tingkat kombinasi yang tepat antara peran pasar dan aktivitas pernerintah di dalam mencapai ke lima hal tersebut. Yang terpenting adalah, kini dipaharninya bahwa pasar dan pemerintah adalah komplementer: pemerintah adalah penting dalam meletakkan fondasi-fondasi kelembagaan yang tepat bagi pasar. Kredibilitas - predikbilitas dari aturan-aturan dan kebijakannya serta konsistensi dalam aplikasinya dapat menjadi sarna pentingnya dengan isi dari aturan-aturan dan kebijakan tersebut dalarn menarik investasi swasta. (World Bank:, 1997:4) Dalarn literatur ekonorni makro, peran pemerintah dalam perekonornian umumnya